KPR Bersubsidi, dijelaskan apa adanya.

Apa itu KPR Bersubsidi

KPR bersubsidi adalah kredit pemilikan rumah dengan bunga yang ditekan pemerintah agar terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Skema yang paling umum dipakai adalah FLPP — Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan — yang dananya dikelola BP Tapera dan disalurkan melalui bank-bank penyalur yang ditunjuk.

Perbedaan pokoknya dengan KPR biasa terletak pada bunga. Pada KPR komersial, bunga tetap hanya berlaku beberapa tahun pertama lalu mengambang mengikuti pasar. Pada KPR bersubsidi rumah tapak, bunga 5% berlaku tetap sampai angsuran terakhir — angsuran bulan pertama sama besarnya dengan angsuran bulan terakhir.

Siapa yang Berhak

• Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
• Berusia minimal 21 tahun, atau sudah menikah
• Belum memiliki rumah — termasuk rumah yang pernah dimiliki lalu dijual
• Belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah dalam bentuk apa pun
• Penghasilan tidak melebihi batas yang ditetapkan pemerintah
• Memiliki NPWP dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi
• Memiliki masa kerja atau masa usaha sesuai ketentuan bank penyalur
• Riwayat kredit bersih menurut pemeriksaan SLIK OJK

Bagi pasangan suami istri, ketentuan “belum memiliki rumah” dan “belum pernah menerima subsidi” berlaku untuk keduanya, bukan hanya pemohon. Bank memeriksa keduanya melalui basis data pemerintah.

Masa kerja minimal ditetapkan berbeda oleh tiap bank. Untuk pembeli di proyek kami, ketentuan yang berlaku adalah berstatus karyawan dengan masa kerja minimal 2 tahun. Bila masa kerja di tempat sekarang belum mencukupi, kekurangannya dapat dilengkapi dengan paklaring dari tempat kerja sebelumnya.

Batas Penghasilan

Batas penghasilan MBR diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025, yang ditetapkan pada 17 April 2025. Ketentuan ini membagi Indonesia menjadi empat zona wilayah dan membedakan batas menurut status perkawinan.

Angka di atas adalah rentang antarzona; batas tertinggi berlaku untuk wilayah Jabodetabek. Ketentuan ini menggantikan Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, sehingga angka lama yang masih beredar di banyak sumber sudah tidak berlaku. Untuk wilayah Jawa Barat di luar Jabodetabek, termasuk Kabupaten Purwakarta, batas penghasilan adalah Rp 8,5 juta per bulan bagi pemohon yang belum menikah dan Rp 10 juta per bulan bagi pemohon yang sudah menikah.

Harga Maksimal per Wilayah

Pemerintah menetapkan batas harga jual rumah bersubsidi menurut wilayah. Pengembang tidak diperbolehkan menjual unit bersubsidi di atas batas tersebut.

Baris yang ditandai adalah wilayah yang berlaku untuk Kabupaten Purwakarta. Ketentuan harga mengacu pada Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1722/KPTS/M/2026 yang masih berlaku hingga terbit ketentuan pengganti.

Bantuan yang Anda Terima

Suku Bunga 5% Tetap

Berlaku sampai angsuran terakhir, tidak terpengaruh naik-turunnya suku bunga pasar. Pada tenor panjang, inilah bantuan yang nilainya paling besar — meskipun paling jarang disadari.

Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)

Bantuan uang muka dari pemerintah bagi penerima KPR bersubsidi yang memenuhi syarat, sehingga dana awal yang perlu Anda sediakan sendiri menjadi lebih kecil.

SBUM tidak diberikan otomatis dan jumlahnya dibatasi kuota. Persetujuannya terpisah dari persetujuan KPR. Bila Anda tidak memperolehnya, uang muka tetap harus disediakan sendiri — jadi sebaiknya dana itu sudah disiapkan sejak awal, dan dianggap bonus bila SBUM turun.

Tenor hingga 40 Tahun

Sejak pertengahan 2026, tenor KPR bersubsidi dapat diambil hingga 40 tahun. Tenor terpendek umumnya 10 tahun, dan yang paling sering dipakai adalah 10, 15, dan 20 tahun.

Tenor bukan pilihan bebas sepenuhnya. Bank menyesuaikannya dengan usia pemohon dan penilaian kemampuan membayar, sehingga tenor yang disetujui bisa berbeda dari yang Anda ajukan. Tenor panjang menurunkan angsuran bulanan, tetapi memperbesar total bunga sepanjang masa kredit.

Pembebasan PPN

Rumah bersubsidi yang memenuhi kriteria pemerintah dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, sehingga harga yang Anda bayar adalah harga bersih.

Biaya yang Tetap Anda Tanggung

Di luar harga rumah dan angsuran, ada biaya yang harus disiapkan pada saat akad. Bagian ini sering tidak disebutkan sejak awal, padahal justru di sinilah calon pembeli paling sering terkejut.

• Biaya provisi dan administrasi bank
• Premi asuransi jiwa dan asuransi kebakaran
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
• Biaya akad, notaris, dan balik nama sertifikat
• Angsuran pertama yang harus tersedia di rekening pada hari akad
• Biaya peningkatan mutu, bila Anda meminta penambahan di luar spesifikasi standar

Pada proyek Swacipta, seluruh biaya di atas — kecuali peningkatan mutu — sudah termasuk dalam paket biaya awal yang kami tetapkan, sehingga tidak ada tagihan tambahan yang muncul belakangan.

Dokumen yang Disiapkan

Untuk Semua Pemohon

• Kartu Tanda Penduduk pemohon dan pasangan
• Kartu Keluarga
• Akta nikah, akta cerai, atau surat keterangan belum menikah
• NPWP dan SPT Tahunan
• Pasfoto pemohon dan pasangan
• Rekening koran atau tabungan tiga bulan terakhir
• Surat pernyataan belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi

Tambahan bagi Karyawan

• Surat keterangan kerja dan surat keterangan penghasilan dari perusahaan
• Slip gaji tiga bulan terakhir

Tambahan bagi Wiraswasta atau Pekerja Informal

• Surat keterangan usaha dari kelurahan atau desa
• Catatan keuangan usaha sederhana
• Izin usaha bila ada

Alur Pengajuan

Alasan Pengajuan Ditolak

Sebagian besar penolakan sebenarnya bisa dicegah bila diketahui lebih awal. Berikut yang paling sering kami temui:

• Riwayat kredit bermasalah. Tunggakan kartu kredit, pinjaman daring, atau cicilan kendaraan tercatat di SLIK OJK dan terbaca oleh bank.
• Penghasilan gabungan melewati batas. Sering terjadi pada pasangan yang keduanya bekerja.
• Pernah tercatat menerima subsidi. Termasuk bila yang menerima adalah pasangan.
• Cicilan berjalan terlalu banyak. Kemampuan membayar dinilai dari sisa penghasilan setelah seluruh kewajiban lain.
• Masa kerja belum memenuhi. Berganti pekerjaan menjelang pengajuan juga menyulitkan penilaian.
• Dokumen tidak lengkap atau tidak konsisten. Perbedaan nama atau alamat antardokumen kerap memperlambat proses.

Ketentuan setelah Menempati

Rumah bersubsidi memiliki ketentuan yang tidak berlaku pada rumah komersial, karena harganya ditekan dengan dana pemerintah.

• Wajib dihuni sendiri. Rumah tidak boleh dikosongkan atau disewakan kepada pihak lain.
• Tidak boleh diperjualbelikan selama kredit belum lunas. Pengalihan kepemilikan baru dimungkinkan setelah kewajiban kredit selesai.
• Perubahan tampak depan dibatasi 5 tahun. Bentuk muka bangunan baru boleh diubah setelah masa tinggal lima tahun. Perbaikan dan penambahan di bagian dalam tidak termasuk pembatasan ini.

Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat pada pencabutan subsidi. Ketentuan lengkapnya akan kami jelaskan kembali sebelum akad, dan tercantum dalam perjanjian kredit Anda dengan bank.

Pertanyaan yang Sering Muncul